Etika dan tanggung Jawab Pers Di tengah kebebasan Pers (Lanjutan)

Masalah Etika dan tanggung jawab pers bukan merupakan permaslahan pers nasional saja tapi lebih merupakan suatu permasalahan global, bahkan di Amerika misalnya, negara dedengkot paham liberalisme, harian The New Republic yang begitu terkenal pernah mengaku sesekali memuat berita rekayasa alias berita bohong. Menurut pengakuan blak-blakan Stephen Glass (25 tahun), redaktur senior harian tersebut, dari 41 artikel yang ditulisnya, 27 adalah hasil rekayasa. Enam dari 27 tulisan tersebut sama sekali hasil dari fabrikasi dirinya[10].

Sikap reckless disregard yang merupakan cermin dari pers liberal adalah sikap mengentengkan aspek etika dan hukum dari wartawan. Menurut teori libel (penghinaan) yang diajarkan di Amerika, sebuah opini tidak bisa diklasifikasikan penghinaan ”Opinion is opinion.”,hanyalah suatu pendapat yang belum tentu kebenaranya.

Banyak wartawan kita yang beranggapan kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, silakan pergunakan hak jawab Anda. Dan jika pers sudah memuat bantahan atau koreksian dari Anda, masalah pun dianggap selesai.[11]

Pertengahan abad 20, pers Amerika menjadi institusi yang mapan karena menerapkan peraturan pertanggungjawaban pemberitaan yang berdasar pada prinsip kebebasan dan hak masyarakat untuk mendapat Informasi, diantara peraturan tersebut:

1.) The press recognizes a positive obligation to give its readers the new of genuine significance to their lives at fairly, completely, and without bias as competent profesional practice and judgment permit.

2.) The press believes it must give readers oppurtunity to know , understand, and and evaluate all facetof importyant news situations, especially those involving social controversy such as appears in partisan politics.

3.) The press must seek to become strong financially, so that it can always be in position to resist pressures.

4.) The press almost without vexception recognizes as valid the principles behind the restrictive laws that make false or malicious libel punishable and that forbid indecent and obscene publication.[12]

Dalam UU Pers versi Orde Reformasi, yaitu UU No 40 tahun1999 dikenal adanya Dewan pers independent yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

b melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

c menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

d memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

e mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

f memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

mendata perusahaan pers;[13]

Dewan pers yang Independent ini terdiri tau beranggotakan wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

Bagaimana upaya dan langkah Dewan Pers dalam rangka optimalisasi fungsinya?

Pertama, menempatkan Dewan Pers sebagai lembaga arbitrase (perwasitan). Fungsi yang senantiasa mengawasi dan mengatur permainan dan dinamika dari ketiga elemen; pers, pemerintah, dan masyarakat secara fair, terbuka, dan tidak memihak.

Kedua, fungsi mediasi yang menempatkan Dewan Pers sebagai institusi mediator untuk mempertemukan pers, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka mencari kesamaan visi tentang peran dan kedudukan masing-masing dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Dewan Pers sebagai lembaga advokasi yang melakukan pembelaan atas dasar kebenaran hukum dan keadilan. Dewan Pers berhak membela pemerintah kalau memang benar dan merasa dirugikan pers. Namun tidak boleh merekomendasikan atau menyetujui tindakan pembreidelan atau pemberangusan terhadap pers.

Keempat, Dewan Pers sebagai ”penjaga moral”. Artinya, keberadaannya ibarat malaikat yang menyebarkan dan mengingatkan tentang moralitas dan etika (tata kesusilaan, kejujuran, norma sosial, kebenaran, dan keadilan) terutama ditujukan pada kalangan pers.[14]

Disamping Dewan Pers sebagai salah satu Instrumen dalam penegakan wibawa pers dan berfungsi sebagai pagar agar kebebasan pers tidak menjadi pers yang kebablasan melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kode etik. Dalam Undang-Undang ini(UU No.40 thn1999) juga ada instrumen lain berupa Hak Jawab, Hak Tolak dan Hak Koreksi;

Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. [15]

Hak Jawab adalah Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. [16]

Hak Koreksi, adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[17]

Hak-Hak pada Undang-Undang ini tampaknya, hanya melihat suatu permasalahan dari satu sisi yaitu dari sisi pers itu sendiri, namun nampaknya sedikit mengabaikan dari perspektif masyarakat. Perkara-perkara libel ( pencemaran nama baik) adalah contoh kasus yang seringkali menyebabkan insan pers harus berhadapan dengan pengadilan. Dalam hal ini Hak Jawab dirasakan tidak cukup memberikan keadilan bagi masyarakat yang merasa namanya dicemarkan.

Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan suatu permasalahan baru khususnya bagi institusi pers itu sendiri, di satu sisi memandulkan peranan dari Dewan pers, sehingga perlu kembali dipertanyakan mengenai kewibawaan institusinya, dan di sisi lain kekurang pahaman aparat penegak hukum dalam menangani delik-delik pers, pada akhirnya menjadikan pengadilan sebagai eksekutor atau dapat juga dikatakan institusi” pembredelan” yang terselubung sebagi pengganti Departemen Penerangan di era Orde Baru.

Wacana penerapan asas Lex Specialis terhadap UU pers ini UU Nomor 40/1999 tentang Kemerdekaan Pers sebagai Lex Specialist. Artinya menyangkut pelanggaran pers tak boleh menggunakan UU lain selain UU Pers (Dorogat Le Generalis).

Sebuah UU untuk menjadi Lexs Specialist tak semudah mengeluarkan kata-kata atau statemen. Tapi butuh persyaratan pelik yang memungkinkan sebuah UU jadi Lex Specialist. Misalkan;

Pertama: UU harus menampung sanksi-sanksi yang jelas dan lengkap dari kemungkinan pelanggaran yang timbul. Itulah system hokum yang harus kita hormati karena sangat ke liru jika ada beberapa oknum insane pers yang menuduh Polisi dan Jaksa musuh kebebasan pers karena mereka hanya melaksanakan amanat UU. Dalam berbagai kasus aksiologi membuktikan hal itu apalagi cara bekerja aparat penegak hokum melalui banyak filter pengontrol sebelum sampai pengadlan dan vonis hakim.

Kedua: Dari internal pers sendiri belum sepakat untuk menjadikan UU Pers sebagai Lexs Specialist. [18]

UU Pers juga tidak bisa dianggap sebagai lex specialis – menurut Prof. Nono Anwar Makarim karena ia tidak memenuhi syarat yang disebut self-contained regime.

Suatu self-contained regime adalah suatu kumpulan ketentuan primer tentang sesuatu hal yang dikaitkan dengan kumpulan ketentuan sekunder yang harus didulukan dari ketentuan-ketentuan sekunder yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku umum.[19]

Di dalam regem semacam itu terdapat ketentuan khusus tentang hak, kewajiban dan kewenangan serta aturan yang bersangkutan dengan administrasi aturan tersebut, termasuk aturan khusus tentang penanganan pelanggaran. Bila semua hal itu terdapat dalam suatu kumpulan peraturan, maka ia dapat dianggap lex specialis. Doktrin lex specialis dan lex generalis diciptakan untuk memecahkan konflik hukum (conflicts of law) dan menentukan pilihan hukum.

Kebebasan yang dialami pers saat ini ibarat “pedang bermata dua”. “Kebebasan itu bisa mencelakakan atau memberikan manfaat bergantung pada penyikapan pers itu sendiri, apabila euforia kebebasan pers saat ini mampu dijadikan momentum pembentukan pers yang ideal yaitu pers yang bebas (independent) dan bertanggung jawab dalam artian etika dan profesi maka peran pers sebagai fungsi kontrol sosial (pemerintah maupun masyarakat) akan dapat diwujudkan. sehingga menjadi ”Penjaga atau Penjagal Demokrasi” adalah suatu pilihan bagi pers nasional di masa transisi saat ini.

Sumber : materi kuliah Etika komunikasi dan berbagai materi kuliah jurnalistik lainnya.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: